sabar menanti

harap jundy yg kn hadir ^^

Polri Minta Jatah Kursi di DPR, Demokrasi Mati


 

AkuPADANG – Kencangnya gembar-gebor Polri meminta jatah empat kursi di DPR RI menimbulkan kekawatiran di kalangan mahasiswa. Menteri Luar Negeri, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas (Unand) Dolla Indra mennyatkan kekhawatirannya.

Kepada okezone di ruang BEM Unand di Limau Manis Padang, (21/10/2007),Dolla mengatakan permintaan Polri itu tidak wajar. Menurut dia jika keinginan itu terwujud, maka Polri akan kembali ke jaman orde baru karena akan mengembalikan dwifungsi alat negara ini.

“Jika ini terjadi, maka kita kembali ke jaman Soeharto yang militerisme dan demokrasi akan mati di negara ini,” katanya.

Selain itu lelaki yang masih duduk di Jurusan Kimia, Unand ini mengatakan pemilihan lansung yang dilakukan oleh rakyat untuk rakyat ini tidak tercipta dan telah melanggar UU di negara ini, dimana siapa saja yang duduk di dewan perwakilan rakyat haruslah pilihan rakyat bukan jatah.

“Kekhawatiran saya saat ini, kalau mereka menduduki parlemen, mereka akan menguasai sistem politik di negeri ini. Tentu ini TNI juga akan minta jatah yang sama, maka yang timbul adalah kekacauan,” ujarnya.

Dolla menyarankan pada Polri benahi dulu internal baru bisa duduk di parlemen, karena banyak kasus yang mecoreng instansi ini hanya karena ulah-ulah anggota Polri.

“Jika mau berpolitik lepaskan diri dari instasi yang bersangkutan, seperti SBY dan Adang Doro Djatun, jika tidak melepaskan instansi berkaitan itu maka lebih baik mundur jangan maju, karena ini bukan kepentingan rakyat,” tegas Dolla.
(fit)

Sumber : http://news.okezone.com/index.php/suarakampus/detail/2007/11/21/97/62596

November 24, 2007 - Posted by | I am on Media

2 Komentar »

  1. Wah bagus wawancaranya. Selamat!

    Komentar oleh rektorattiga | Desember 2, 2007 | Balas

  2. Bung Indra,

    Jika Polri berupaya meminta kursi di DPR, ya jelas demokrasi itu belum mati.
    Tetapi ternodai.
    Perangkat aturannya sudah jelas, yakni UU No.2/2002 tentang Polri.
    Juga tak jauh beda dgn TNI (UU No. 34/2004 tentang TNI & UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara).

    Intinya, kedua entitas itu — baik Polri maupun TNI, dan terutama TNI — tidak diperkenankan terlibat ke dalam politik praktis, tidak boleh berbisnis, dan menjunjung tinggi HAM dan supremasi sipil.

    Jika ada yang mencalonkan diri tuk jadi ka daerah, ya berhenti dulu dari kedinasan.

    Tarik menarik & upaya dari Polri untuk masuk ke DPR, menurut saya, itu hal yang wajar.

    Namun, sangat berbenturan dengan hakikat demokrasi di negeri ini dan dimana pun demokrasi bergulir.

    Salam.

    Komentar oleh iwansulistyo | Februari 26, 2008 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: